TUBAN — Aktivitas tambang galian C di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan tersebut diduga belum mengantongi perizinan resmi, namun dilaporkan masih terus beroperasi hingga saat ini.
Berdasarkan informasi dari warga sekitar, aktivitas penambangan berlangsung relatif normal tanpa hambatan berarti. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran, terutama terkait dampak lingkungan seperti kerusakan infrastruktur jalan, polusi debu, serta potensi risiko keselamatan bagi masyarakat setempat.
Salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa aktivitas tambang sudah berlangsung cukup lama. Namun, kejelasan terkait legalitas operasional belum diketahui secara pasti oleh masyarakat. Warga mengaku lebih merasakan dampak yang ditimbulkan dibanding memperoleh informasi yang transparan.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk mendukung operasional alat berat di lokasi tersebut. Apabila terbukti, praktik ini berpotensi melanggar ketentuan distribusi BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi sektor tertentu, bukan untuk kegiatan usaha berskala industri.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Pasalnya, isu serupa disebut telah beberapa kali mencuat, namun belum terlihat adanya langkah penertiban yang tegas di lapangan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak kepolisian setempat dan jajaran Polda Jawa Timur. Namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi terkait tindak lanjut atas informasi yang berkembang.
Ketiadaan respons tersebut memunculkan beragam persepsi di tengah publik. Meski demikian, seluruh informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Masyarakat berharap adanya penelusuran yang transparan dan objektif dari instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
Hingga kini, publik masih menantikan kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.