SIDOARJO – Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo melontarkan kritik keras terhadap DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dinilai gagal menepati komitmennya memediasi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan justru dianggap tidak menunjukkan ketegasan politik untuk menyelesaikan polemik yang terus menjadi perhatian publik.
Sorotan itu berangkat dari pernyataan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 yang sebelumnya menyampaikan komitmen akan mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam satu forum resmi. Pernyataan tersebut sempat dipandang sebagai langkah awal untuk mendorong rekonsiliasi di tingkat pimpinan daerah.
Namun harapan tersebut tidak berujung pada langkah konkret. Agenda yang digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru dikemas dalam bentuk kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Kegiatan yang bersifat seremonial itu dinilai jauh dari tujuan awal yang sempat disampaikan kepada publik, yakni menghadirkan ruang dialog untuk meredakan konflik.
Kondisi semakin menimbulkan pertanyaan ketika dalam acara tersebut hanya Bupati Subandi yang hadir. Wakil Bupati Mimik Idayana tidak terlihat dalam agenda tersebut. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam kegiatan yang sebelumnya diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi semakin mempertegas bahwa proses mediasi belum berjalan sebagaimana yang dijanjikan.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah tersebut untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semampu kami,” ujarnya saat ditemui perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Pernyataan itu justru memicu kritik dari sejumlah pihak yang menilai DPRD terlalu berhenti pada upaya administratif tanpa menunjukkan inisiatif politik yang lebih kuat untuk mempertemukan kedua belah pihak.
Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, juga sempat menyampaikan pandangan bahwa konflik antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan persoalan pribadi. Pandangan tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, menilai polemik yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai masalah personal karena dampaknya telah meluas pada stabilitas pemerintahan daerah.
“Yang kami terima justru undangan untuk kegiatan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan kepada publik. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD menyatakan akan mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum islah demi kepentingan Sidoarjo,” kata Bramada.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aliansi dalam agenda tersebut tetap membawa tujuan yang sama, yakni mendorong DPRD agar benar-benar mengambil langkah nyata dalam memfasilitasi dialog antara kedua pimpinan daerah itu.
“Kami menghargai undangan Safari Ramadan sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen awal yang pernah disampaikan DPRD. Fokus kami jelas: DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar persoalan ini tidak terus berlarut,” ujarnya.
Menurut Bramada, konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Perseteruan ini sudah terlalu lama menjadi perhatian publik. Jika tidak segera diselesaikan melalui dialog yang serius, dampaknya bisa semakin luas terhadap stabilitas pemerintahan daerah,” tambahnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD seharusnya mampu mengambil peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga stabilitas politik daerah.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti dinamika yang kerap terlihat di ruang digital antara para pejabat publik.
“Kalau masyarakat biasa mungkin tidak terlalu jadi persoalan. Tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati terlihat saling berseberangan di ruang digital, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Aliansi Laskar Jenggala secara kolektif menilai DPRD Sidoarjo perlu menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam menyikapi konflik tersebut. Menurut mereka, peran legislatif tidak cukup hanya berhenti pada pernyataan atau kegiatan seremonial.
Mereka berharap DPRD benar-benar dapat memfasilitasi dialog terbuka antara kedua pimpinan daerah itu, sehingga polemik yang selama ini menjadi perhatian publik dapat segera menemukan titik penyelesaian demi menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Jurnalis: Muji & Mr.M