Sindikat,i news site PT media groub globalindo – Gelombang protes warga terhadap dugaan pelanggaran moral oleh salah satu perangkat Desa Kalidawir terus menguat. Pada Senin malam (30/03/2026), sejumlah elemen masyarakat mendatangi balai desa untuk menuntut kejelasan serta sikap tegas dari pemerintah desa atas kasus yang dinilai telah mencoreng kepercayaan publik.
Aksi tersebut mencerminkan meningkatnya kekecewaan warga yang menilai persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai ranah pribadi. Dugaan perselingkuhan yang melibatkan aparatur desa dipandang telah memasuki wilayah etika jabatan publik, sehingga perlu disikapi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Salah satu tokoh masyarakat, Mustofa, menegaskan bahwa kehadiran warga merupakan bentuk penolakan terhadap upaya penyelesaian secara tertutup. Ia menyebut adanya dugaan pendekatan personal yang dilakukan untuk meredam persoalan, justru memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi menyangkut integritas pejabat publik. Jika benar terjadi, maka yang bersangkutan dinilai sudah tidak layak lagi menjabat,” ujarnya.
Di sisi lain, warga juga melakukan aksi penandatanganan sebagai bentuk sikap kolektif. Mereka mendesak agar pemerintah desa tidak hanya mengambil langkah sementara, tetapi memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian permanen jika terbukti bersalah.
Secara regulasi, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan disiplin dan etika perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya. Selain itu, apabila melibatkan pihak yang terikat perkawinan sah, kasus ini juga dapat bersinggungan dengan ketentuan pidana terkait perzinahan yang bersifat delik aduan.
Kepala Desa Kalidawir, Maksun, menyatakan bahwa pihaknya tengah memproses kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Ia memastikan bahwa penanganan dilakukan secara transparan tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi.
Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan tuntutan warga. Masyarakat tetap menginginkan langkah konkret dalam waktu dekat guna menjaga marwah pemerintahan desa serta memulihkan kepercayaan publik.
Jika tidak segera ada keputusan tegas, aksi serupa diperkirakan akan terus berlanjut sebagai bentuk tekanan masyarakat terhadap pemerintah desa.