Sidoarjo, Jawa Timur — Menjelang aksi besar yang direncanakan pada 10 Februari 2026, berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo semakin intens melakukan persiapan. Aksi damai yang dijadwalkan berlangsung di pusat kota ini dinilai sebagai momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menunjukkan perannya dalam menyelesaikan konflik internal yang terjadi di pemerintahan daerah.
Koalisi gabungan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas pemuda menyatakan keprihatinannya atas keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang dianggap telah mengganggu fungsi birokrasi dan pelayanan publik. Mereka menilai konflik itu telah menciptakan hambatan dalam pengambilan keputusan di pemerinta
Kami ingin DPRD tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menjalankan tugas pengawasan sesuai amanat konstitusi,” ujar salah satu koordinator aksi, yang menegaskan bahwa demonstrasi ini bertujuan memulihkan kinerja pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.
Para penggagas aksi menuntut agar DPRD segera memfasilitasi dialog terbuka antara pimpinan daerah yang berseteru dan mengambil langkah konstitusional jika diperlukan, termasuk penggunaan hak-hak politik dewan untuk mengatasi krisis kepemimpinan
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan juga telah menerima tembusan pemberitahuan aksi ini, sebagai bentuk dukungan moral terhadap tuntutan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum dan demokrasi
Publik kini menunggu respons DPRD Sidoarjo sebagai indikator kesiapan lembaga legislatif untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperbaiki dinamika politik lokal dan menjamin stabilitas pemerintahan di tengah gejolak internal pemerintahan daerah.