Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan akurasi data penerima bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan ground check dimulai sejak Senin (11/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Dalam proses tersebut, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke lapangan bersama unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026 serta rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto sehari setelahnya. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terkait pentingnya validitas data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengatakan, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pemerintah yang adil dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
“ASN mulai turun serentak ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan. Sebelumnya juga telah dilakukan rapat koordinasi di masing-masing kecamatan agar proses ground check berjalan akuntabel,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Menurut Agus, proses verifikasi dan validasi DTSEN sebenarnya telah dilakukan sejak Januari hingga April 2026. Namun setelah dilakukan analisis, ditemukan sejumlah data yang dinilai perlu dipastikan kembali melalui pengecekan langsung di lapangan.
Beberapa temuan yang menjadi perhatian di antaranya ketidaksesuaian data pendapatan dengan kondisi riil masyarakat, adanya satu rumah yang tercatat dihuni hingga sembilan kepala keluarga, serta perbedaan data terkait luas bangunan rumah warga.
Ia menegaskan, temuan tersebut belum tentu merupakan kesalahan, namun perlu diverifikasi agar kondisi yang tercatat benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.
“Ground check penting dilakukan untuk memastikan data masyarakat benar-benar valid, baik terkait pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, maupun kondisi hunian,” jelasnya.
Pemkab Bojonegoro berharap proses verifikasi lapangan ini mampu menghasilkan basis data sosial dan ekonomi yang lebih bersih, akurat, dan kredibel sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.