SIDOARJO – Kegiatan berbagi takjil di Mushola Fastabiqul Khoirot, Dusun Bandilan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menjadi bahan pembicaraan warga dalam beberapa hari terakhir. Aksi sosial yang digelar di bulan Ramadan tersebut menuai perhatian setelah muncul dugaan adanya keterkaitan dengan momentum menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Sejumlah warga menuturkan bahwa pada awalnya kegiatan tersebut dipahami sebagai agenda rutin berbagi makanan berbuka puasa bagi masyarakat sekitar. Tradisi ini memang kerap dilakukan warga setiap Ramadan sebagai wujud kepedulian sosial dan upaya mempererat kebersamaan.
Namun, situasi berkembang ketika beredar kabar bahwa salah satu calon kepala desa (cakades) berinisial Sji disebut-sebut akan hadir dalam kegiatan tersebut. Informasi itu memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagian menganggap kehadiran figur politik di lokasi pembagian takjil—terlebih di area tempat ibadah—dikhawatirkan menimbulkan kesan kampanye terselubung.
Kalau sekadar berbagi takjil, tentu tidak ada masalah. Itu kegiatan yang baik. Tapi karena ini suasananya sudah mendekati Pilkades, wajar kalau warga jadi sensitif,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Meski demikian, hingga kegiatan berlangsung, sosok yang dimaksud tidak terlihat hadir di lokasi. Tidak tampak atribut kampanye, ajakan memilih, maupun penyampaian visi-misi. Pembagian takjil berjalan sebagaimana kegiatan sosial pada umumnya, dengan warga datang mengambil makanan untuk berbuka puasa.
Salah seorang perempuan berinisial W yang berada di lokasi sempat menunjukkan reaksi keras saat awak media mencoba meminta klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif pribadi dan dibiayai secara mandiri.
Ini murni kegiatan sosial. Tidak ada hubungannya dengan politik. Silakan kalau mau diberitakan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Di sisi lain, warga berinisial R menyampaikan pandangan yang lebih moderat. Ia mengapresiasi kegiatan berbagi takjil, namun mengingatkan agar tempat ibadah tetap dijaga dari potensi kepentingan politik.
“Mushola itu tempat ibadah. Jangan sampai ada kesan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Apalagi jadwal kampanye resmi saja belum dimulai,” katanya.
Takmir Mushola Fastabiqul Khoirot, berinisial KL, turut memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa pengurus pada prinsipnya tidak melarang kegiatan berbagi takjil selama membawa manfaat bagi masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa netralitas tempat ibadah harus dijaga.
Kami terbuka untuk kegiatan sosial. Tapi jangan sampai mushola menjadi arena kampanye. Untuk kegiatan ini, kami tidak melihat secara langsung adanya kampanye. Namun kami tetap mengingatkan semua pihak agar menjaga etika,” jelasnya.
Sebelum acara berlangsung, sempat terjadi adu argumentasi antara dua warga yang berbeda pandangan. Perdebatan tersebut bahkan membuat salah satu pihak menghubungi aparat kepolisian sebagai langkah antisipasi. Beruntung, situasi dapat diredakan setelah dilakukan komunikasi dan saling memahami, sehingga kegiatan tetap berjalan dengan tertib.
Sejumlah warga menilai polemik ini muncul lebih karena kekhawatiran akan potensi politisasi kegiatan keagamaan, bukan semata-mata karena pembagian takjil itu sendiri. Dalam konteks Pilkades, masyarakat Kedungrejo berharap seluruh kandidat dan tim pendukung dapat menahan diri serta menghormati norma yang berlaku.
Mereka juga mengingatkan bahwa regulasi melarang praktik kampanye di tempat ibadah. Karena itu, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran, warga berharap panitia Pilkades dapat bertindak tegas sesuai ketentuan yang ada.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari calon kepala desa berinisial Sji terkait kabar yang beredar. Panitia Pilkades Desa Kedungrejo juga belum memberikan keterangan tertulis mengenai peristiwa tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memastikan keberimbangan informasi.
Di tengah dinamika yang terjadi, masyarakat sepakat bahwa Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan. Perbedaan pilihan politik dinilai sebagai hal wajar dalam demokrasi desa, namun jangan sampai merambah ruang-ruang ibadah yang sakral.
Bagi warga Kedungrejo, mushola bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol persatuan dan ketenangan. Mereka berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif hingga tahapan Pilkades berlangsung dengan damai dan bermartabat.