TUBAN — Dugaan penyimpangan dalam distribusi LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang penjual berinisial D disebut-sebut terindikasi melakukan pelanggaran dalam penyaluran gas bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, LPG subsidi diduga tidak disalurkan sesuai mekanisme resmi. Tabung gas disebut sempat dipindahkan dari kendaraan distribusi resmi ke kendaraan nonresmi sebelum akhirnya didistribusikan ke pengecer maupun langsung ke masyarakat.
Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan distribusi yang telah ditetapkan oleh Pertamina, di mana penyaluran LPG subsidi wajib melalui jalur resmi hingga ke pangkalan terdaftar.
Selain itu, harga jual LPG 3 kilogram di lapangan juga diduga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Tabung yang seharusnya dijual dengan harga lebih rendah, disebut-sebut mencapai Rp28.000 per tabung. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah yang menjadi sasaran utama program subsidi.
Tidak hanya soal distribusi dan harga, muncul pula dugaan adanya praktik pemberian sejumlah uang secara berkala kepada oknum aparat agar aktivitas tersebut berjalan tanpa hambatan. Dugaan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku.
Sejumlah elemen masyarakat dan media saat ini tengah mengumpulkan data dan bukti pendukung. Mereka berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Polda Jawa Timur, serta menyampaikan laporan terkait dugaan keterlibatan aparat ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk dilakukan pemeriksaan internal.
Masyarakat berharap penegak hukum dapat bertindak secara profesional, transparan, dan berkeadilan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Pasalnya, LPG subsidi merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu kebutuhan energi rumah tangga masyarakat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk penjual yang disebut dalam informasi tersebut, belum memberikan keterangan resmi. Proses klarifikasi dan verifikasi masih terus berlangsung guna memastikan kebenaran dari dugaan yang beredar.